Network
EDITORNEWS.ID - Menko Polhukam Mahfud MD menepis adanya pemberitaan yang mengatakan jika dirinya akui pemerintah gagal dan lemah.
Bahkan Mahfud MD menyebutkan itu sebagai penyebar hoax.
"Ada yang sengaja menulis ngaco seperti: Menko Polhukam Akui Pemerintah Gagal, Mahfud MD Bilang Jokowi lemah, Menko Polhukam Menyerah Soal Korupsi, Menko Polhukam Nyatakan Jokowi Harus Diganti, Menko Polhukam Serang Istana, dan lain-lain," tulisnya dalam akun Instagram @mohmahfudmd.
"Padahal, itu semua tak ada dalam omongan saya, baik secara eksplisit maupun implisit," tulisnya melanjutkan.
Baca Juga: Tarekat Naqsyabandiyah Sumut Tetapkan Idul Fitri Pada 1 Mei 2022
"Para pembuat dan penyebar hoax itu kalau menurut istilah agama adalah pemakan bangkai," ucapnya lagi.
Dirinya menganggap para pembuat hoax membuat dan menulis macam-macam hoax yang tidak dinyatakannya di dalam program "Adu Perspektif" yang ditayangkan salah salah satu tv akhir pekan lalu.
"Saya hanya berbicara tentang tantangan setelah pemilu 2024. Yaitu masalah polarisasi ideologi, korupsi, dan penegakan hukum, sehingga tahun 2024 harus dipilih pemimpin yang strong leader, yang bisa menyatukan," tuturnya.
Sementara pemimpin saat ini yakni Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa kembali mencalonkan, karena sudah menjabat dua periode.
“Adalah pembuat hoax mereka menulis bahwa Menko Polhukam mengakui pemerintah sekarang lemah dan gagal sehingga kita menyerah. Mereka membaca hoax dan menulis hoax tanpa melihat pernyataan asli," ujarnya dalam sambungan tulisannya.
Dia juga menjelaskan pada 2024, masyarakat memilih pemimpin baru. Sebab pemilu tidak ditunda.
Selain itu, Presiden Jokowi sudah memberi kepastian tentang adanya pemilu tersebut.
"Yang Menko Polhukam katakan: Tahun 2024 kita hrs memilih pemimpin baru karena Pemilu tidak ditunda dan Presiden Jokowi sudah memastikan itu. Kita harus mencari pemimpin yang kuat, bukan karena Pemimpin sekarang lemah dan gagal tetapi karena harus diganti melalui Pemilu 2024 sesuai konstitusi. Begitu," ucapnya melanjutkan.
Baca Juga: KPK Terus Usut Tuntas Pencarian Harun Masiku Hingga Saat ini
Mahfud menyebut dua masalah yang dihadapi saat ini adalah polarisasi ideologi dan merajalelanya korupsi.
Hal itu juga menjadi masalah di semua pemerintah sebelumnya. Bukan hanya terjadi saat ini.
"Ini sudah subur dan tak teratasi sejak SBY, Megawati, Gus Dur, Habibie. Kita perlu pemimpin kuat tahun 2024 bukan karena yang sekarang gagal tapi karena harus Pemilu," tulis Mahfud lagi.
Dia juga menyinggung soal keberhasilan, survei-survei dari lembaga independen yang menunjukkan kepercayaan publik masih tinggi.
Skor penegakan hukum naik dari 49,1 pada 2019 menjadi 64 pada Februari 2022. "Gagalnya dimana? Mau menyerah krn apa? Paling2 pembuat hoax membuat hoax lg dan bilang itu survai abal2," terang Mahfud.
Tak hanya itu, Mahfud juga menyatakan tidak pernah menyebut TNI akan kudeta.
"Saya juga tak pernah bilang TNI akan kudeta. Yang saya bilang, di Amerika Latin jika negara tak bisa mengatasi perpecahan dan korupsi merajalela, maka militernya kudeta dengan dalih menyelamatkan negara. Di Indonesia jangan terjadi itu. Pemilu 2024 harus memilih strong leader karena yang sekarang harus diganti," ucapnya kembali menjelaskan.***
