Network
EDITORNEWS - Presiden Jokowi mendapat masukan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan soal kabar Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk mengisi kekosongan Menteri Sosial yang sebelum dijabat Juliari P Batubara yang tersandung masalah Korupsi (Bansos) Covid-19.
Karena menjadi Menteri Sosial itu adalah hak prerogatif Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Ketua DPC PDIP Surabaya Adi Sutarwijono di Surabaya, Selasa,15 Desember 2020, mengatakan pihaknya tidak mau berkomentar lebih jauh dengan adanya kabar tersebut karena masih konsentrasi dengan tahapan Pilkada Surabaya yang saat ini masih dalam tahap rekapitulasi tingkat Kota.
Baca Juga: Luhut Binsar Pandjaitan Minta Anies Baswedan Untuk Membatasi Jam Operasional Hingga Pukul 19.00
Baca Juga: Walikota Surabaya Tri Rismaharini Buka Suara Terkait Kabar Penawaran Menjadi Menteri Sosial
"Kami masih fokus dengan Pilkada Pilkada Surabaya," katanya.
Saat ditanya lebih jauh mengenai peluang Wali Kota Risma yang akan menjadi mensos berdasarkan pengalaman dan kinerjanya selama ini, Adi juga tak mau berkomentar terlalu jauh.
Baca Juga: Setelah Ditinggalkan Oleh Mendiang Lina Jubaedah, Teddy Priana Menikah Lagi dan Jadi Warga Asing
Menurut dia, keputusan tersebut sepenuhnya adalah kewenangan penuh Presiden Joko Widodo dan dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
