EDITORNEWS.ID - Dalam sebuah rapat koordinasi yang diselenggarakan secara tertutup di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Gubernur Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH, memimpin pertemuan penting bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rapat ini bertujuan untuk mengatasi masalah yang telah lama menghambat proyek pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung.
Rapat dihadiri Kementerian Perhubungan RI, Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat (PUPR), dan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Dalam wawancara setelah acara, Gubernur Al Haris menekankan pentingnya rapat koordinasi ini dalam menyelesaikan tantangan yang menghambat progres Pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung.
“Bersama dengan KPK, kami mengundang Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, DPR, dan Pemkab Tanjabtim untuk membahas masalah yang terkait dengan penyelesaian Pelabuhan Ujung Jabung. Kami menghadapi berbagai kendala yang menghambat proses pembangunan, dan ini menjadi tanggung jawab bersama untuk mengatasinya,” ungkap Gubernur Al Haris.
Baca Juga: Usai Viral, Pemkot Jambi Cabut Laporan Polisi Terhadap Siswi SMP Pengkritik Wali Kota Syarif Fasha
“Kami tentu tidak ingin anggaran negara yang telah cukup besar diinvestasikan dalam proyek ini menjadi sia-sia dan tidak dapat digunakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, saya percaya bahwa rapat ini sangat penting. Bersama dengan Kementerian PUPR dan Perhubungan, kami akan membuat pernyataan bersama hari ini dan melanjutkan dengan poin-poin penting yang disepakati,” tambahnya.
Gubernur Al Haris menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan penundaan dalam penyelesaian Pelabuhan Ujung Jabung. Al Haris lalu menyoroti status pelabuhan dan masalah komunikasi yang berkaitan dengan kepemilikan tanah.
“Kami mengidentifikasi beberapa kendala yang menghambat penyelesaian Pelabuhan Ujung Jabung, yaitu masalah transformasi Pelabuhan Samudra menjadi Pelabuhan Pengumpul dan kesalahpahaman mengenai pemindahan kepemilikan tanah yang belum diserahkan oleh Kementerian Perhubungan. Prinsip kami adalah mempercepat proses penyelesaian dan membangun berdasarkan kemajuan yang sudah dicapai,” tutup Gubernur Al Haris.
Dengan tujuan menghidupkan kembali Pelabuhan Ujung Jabung dan mengoptimalkan potensinya, Gubernur Al Haris dan KPK, bersama dengan instansi pemerintah terkait, menunjukkan komitmen untuk memastikan penyelesaian proyek infrastruktur yang vital ini.
Baca Juga: Kejaksaan Tinggi Jambi Tegaskan Gempa Awaljon Bukan Lagi Bagian Dari Kejaksaan
Proyek pelabuhan Ujung Jabung ini bertahun-tahun Mangkrak. Tapi, bertahun-tahun anggaran negara ngucur ke sini.
Di tahun 2020, tercatat Kementerian Perhubungan menganggarkan bujet senilai Rp 91 Miliar.
Perhitungan Dishub Jambi, proyek ini sudah menelan anggaran Rp 225 Miliar. Di mulai tahun 2014, anggaran proyek ini dikucurkan secara bertahap.
PT Dewa Ruci Mulia mengerjakan proyek di tahun 2014 itu, dengan nilai Rp 10 Miliar. Kemudian dilanjutkan oleh PT Tobe Indah di tahun 2015, dengan bujet Rp 40 Miliar.
Baca Juga: Sopian Naik Haji Dari Tabungan Nyadap Karet di Usia 73 Tahun
Di tahun yang sama pula, PT Dewa Ruci Mulia kembali bekerja dengan alokasi anggaran Rp 65 Miliar. Proyek terus berlanjut di tahun 2016 dengan anggaran Rp 49 Miliar. Kali ini, proyek digarap PT Putri Salju Satria.
Pemerintah kembali mengucurkan dana senilai Rp 20 Miliar di tahun 2017. Proyek itu dikerjakan oleh perusahaan baru lagi, namanya PT Karunia Karya. Lalu di tahun 2019, muncul lagi proyek pembangunan fasilitas Pelabuhan Ujung Jabung.
Pagunya Rp 41 Miliar dengan HPS 36 Miliar. Lelang ini dimenangkan PT Jumindo Indah Perkasa dengan kontrak sebesar Rp 35 Miliar.
Tapi proyek ini tak kunjung selesai. pembangunan Pelabuhan baru sebatas tiang pancang.
Informasinya, sejak tahun 2013 hingga 2019 perusahaan pemenang tender itu dilaksanakan oleh orang–orang yang sama. Hanya saja nama PT yang memenangkan pekerjaan itu saja yang berbeda.***