EDITORNEWS - Sebuah video memperlihatkan adanya pemungutan uang untuk honor Kepala RT yang dikumpulkan dari warga.
Aksi ini tentunya bertentangan dengan aturan peraturan pemerintah dimana setiap gaji Kepala RT ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
Kasus ini terjadi di Lurah Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat .
Dalam kasus tersebut terlihat Marhali dan bendaharanya sedang melangsungkan aksinya dan kemudian mendapat saksi yakni pencopotan jabatan.
Baca Juga: Jokowi Terima Pujian dari Pangeran Charles di KTT G20 Italia
Berdasarkan penuturan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria keduanya tengah menjalani proses pemeriksaan secara internal di inspektorat kota dan provinsi.
"Lurah dan bendahara sudah dibebastugaskan dari jabatan oleh atasan langsung sesuai PP 94 tahun 2021," ucapnya kepada wartawan, Senin, 1 November 2021.
"Dalam menjalankan pemerintahan telah ditunjuk PLH Lurah dan PLH bendahara," lanjut Riza.
Menyikapi kejadian itu Ketua Komisi A DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) DKI Jakarta Mujiyono meminta agar Lurah Marhali dan Bendahara Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat dinonaktifkan terlebih dahulu.
Baca Juga: Jelang Pergantian Tahun 2021 Pemerintah Korea Terapkan Rencana Baru
"Inspektorat mesti turun dahulu, lakukan pemeriksaan internal kenapa bisa ada kasus seperti itu," ucap Mujiyono dikutip dari pikiran rakyat.
Lebih lanjutnya Mujiyono mengatakan untuk honor RT telah terdata dalam APBD yang diatur melalui peraturan daerah (Perda).
"Kalau itu duitnya (duit pinjaman) untuk honor RT RW, saya pastikan itu salah, kenapa? Operasional RT RW itu sudah dianggarkan 12 bulan. Jadi itu bagian dari belanja prioritas," lanjutnya.
Kejadian ini diketahui berdasarkan penggaduan dari Sandra Komala Dewi Warga Kelurahan Cibodas, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang melaporkan Lurah Duri Kepa ke Polres Metro Tangerang Kota.***