Network
EDITORNEWS - Pada rapat kerja antara Komisi V DPR RI dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDT), Syahrul Aidi Maazat (SAM) sebagai anggota Komisi V menyampaikan beberapa poin penting yang harus dipertimbangkan oleh Menteri Desa PDT dan jajarannya terkait pelaksanaan dan pengelolaan pemerintahan desa se-Indonesia.
Rapat dengan materi evaluasi pelaksanaan APBN 2020 dan Penyampaian Laporan hasil kunjungan kerja reses dan spesifik Komisi V DPR RI tahun 2020 yang dilaksanakan pada Rabu (18/11/2020) ini dihadiri oleh anggota Komisi V DPR RI beserta Menteri Desa PDT beserta jajarannya.
Setidaknya ada empat issue menarik yang disampaikan oleh SAM kepada Mendes, yaitu pertama terkait tentang jomplangnya anggaran Kementerian Desa PDT dibandingkan dengan mitra komisi V lainnya. Dan dia secara pribadi mendukung agar anggaran Kementerian Desa PDT tahun anggaran 2021 agar dinaikkan.
Baca Juga: Sinergi Media Massa dan TNI untuk Membangun NKRI
Baca Juga: Mengaku Diminta Bawa Kardus, Pria Ini Terima Vonis 20 Tahun Penjara
""Karena kita lihat kemarin ada program cukup bernas yang mesti dapat anggaran namun karena ada keterbatasan anggaran, maka diharapkan untuk tahun berikutnya mesti dapat dukungan anggaran yang lebih memadai. Dan saya secara pribadi sebagai mitra Komisi V mendukung agar anggaran Kementerian Desa tahun 2021 ditingkatkan" kata Syahrul Aidi Maazat atau SAM ini.
Kedua, tidak teraturnya pencairan anggaran dana desa setiap tahunnya. Bahkan terkadang dana desa itu pada tahap akhir baru ditransfer pada bulan Desember setiap tahunnya. Sehingga banyak kades yang takut untuk menggunakan anggaran tersebut.
"Dan itu mereka ragu, antara mau mencairkan dana untuk dilaksanakan atau tidak. Jika mereka laksanakan tidak akan selesai. Jika tidak dilaksanakan maka program mereka tidak terealisasi." kata SAM lagi.
