Network
EDITORNEWS - Bukan Fahri Hamzah kalau tidak vokal terhadap situasi politik bangsa ini.
Fahri Hamzah yang saat ini menjadi tokoh Partai Gelora ini kembali menanggapi posisi dan peran legislatif sebagai oposisi kekuasaan.
Mantan anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah ini mengomentari kinerja mantan rekan-rekannya di gedung DPR Pusat.
Setelah menanggapi pernyataan Jokowi yang konon katanya mengatakan kepadanya bahwa oposisi sekarang tidak.
Baca Juga: Buntut Demo Kenaikan UMP, Gubernur Banten Wahidin Halim: Penetapan Upah Sesuai Peraturan
Fahri Hamzah menuliskan pada akun @Fahrihamzah tentang kegelisahannya pada peran DPR sebagai oposisi yang memble.
"Sekali lagi tentang oposisi memble, banyak yang gak paham, bacalah sistem kita," ungkapnya.
"Dimanakah oposisi diletakkan dalam organisasi negara?" Ungkapnya di akun instagramnya.
Dalam sistem bernegara kita di Indonesia, atau sistem presidensial isme secara umum.
Oposisi tidak diletakkan pada koalisi partai politik tetapi sesuai nama lainnya yaitu kongresionalisme.
Baca Juga: Deddy Corbuzier: Apakah Memang Ada Ide Merubah Dasar Negara, Gus Yaqut Mengatakan Begini
Maka oposisi diletakkan sepenuhnya pada cabang kekuasaan legislatif, DPR RI dan DPD RI.
Oleh karena itu dalam sistem kita, sekali lagi tugas legislatif secara keseluruhan adalah melakukan oposisi kepada eksekutif.
"Coba baca seluruh dokumen undang-undang yang menyusun kelembagaan negara, semua anggota legislatif memiliki tugas yang sama yaitu pengawasan," ungkap Fahri Hamzah.
Memang setiap sistem itu ada nilai lebih dan nilai kurangnya.
Kita pernah memiliki sistem parlementer di awal kemerdekaan tapi dianggap menciptakan instabilitas negara.
Baca Juga: Luhut Pandjaitan Sebutkan Pemerintah Indonesia Tengah Berkomitmen Dalam Tangani Sampah Plastik
Maka karena kita sudah memiih sistem presidensial maka harus ditekuni secara utuh.
"Kita harus tahu cara kerjanya," tulis Fahri Hamzah.
Fahri Hamzah melihat saat ini politisi di legislatif kurang memahami cara kerja sistem ini.
Itu menyebabkan para anggota legislatif terjebak dalam perasaan sebagai eksekutif terlalu dominan.
Eksekutif dianggap terlalu sering menang, eksekutif punya akses kepada seluruh cabang kekuasaan.
Baca Juga: Penurunan Biaya Tes PCR Setelah Mengalami Protes, Mardani Ali Sera: Perlu Dicari Sampai Akar
Menurutnya itu memang merupakan sallah satu kelemahan sistem ini.
Tetapi pada dasarnya seluruh anggota legislatif punya hak pengawasan dan bertanya bahkan investigasi terhadap eksekutif, Fahri Hamzah menuliskan.
Dia ungkapkan bahwa dengan fasilitas dan imunitas yang kuat maka sebenarnya mereka bisa dengan efektif tetap menjalankan pengawasan.***
