Network
EDITORNEWS.ID - Sejak Presiden Joko Widodo menyatakan akan melarang eskpor minyak goreng dan minyak sawit mulai 28 April lalu.
Kebun sawit petani terancam mengalami penurunan produksi dalam jangka panjang. Lantaran harga TBS tidak lagi menarik.
Sebagian pengamat mengatakan langkah ini disebut "sangat esktrem" dan tidak menyelesaikan pengendalian harga minyak goreng dalam jangka panjang, ungkap Pengurus Harian Yayasan Konsumen Indonesia (YLKI), dikutip dari BBC News
Sementara itu, gabungan pengusaha kelapa sawit akan patuh terhadap kebijakan ini, dan mengaku akan mengevaluasinya.
Dr Purwadi, Direktur Pusat Kajian Kelapa Sawit Instiper menyatakan petani menjadi pelaku usaha yang paling awal dan secara instan berdampak dari kebijakan larangan ekspor ini, bahkan
dampaknya lebih dulu terjadi sebelum kebijakan resmi berlaku, seperti dilansir Editornews dari Majalah Sawit Indonesia, 14 Mei 2022.
Berkah harga tinggi TBS sawit yang dirasakan sebelum lebaran kini menjadi pil pahit bagi petani.
“Seminggu sebelum lebaran, saat petani sedang ingin menjual panen sawitnya untuk merayakan lebaran, kok harga terjun bebas dan itu akibat kebijakan instan seperti petir di musim kemarau yang mestinya tidak ada petir,” ujarnya.
Dampak ekonomi paling dirasakan petani karena harga TBS sawit anjlok 75 persen. Imbasnya, petani harus nombok untuk menutupi biaya pokok produksi.
Baca Juga: Hasil Sidang Isbat, Idul Fitri Jatuh Pada Senin 2 Mei 2022
Mari mencoba merasakan kalau menjadi Petani. Pertama, sejak sekitar 6 bulan lalu petani memperoleh berkah dari harga TBS yang terus naik dan sangat tinggi akibat kenaikan harga CPO dan minyak nabati di pasar dunia.
Sementara pada tahun 2021, kontribusi sawit disebut mencapai 13,5 persesn terhadap rata-rata ekspor nonmigas, dan 3,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional.
Mirisnya, pemerintah tidak menguasai perkebunan sawit, di mana BUMN yang bermain di bidang ini hanya sekitar 5 persen, sementara sebagian besar dipegang swasta
Ditambahkan, Dr Purwadi dampak jangka panjang terjadi jika kebijakan ini berlarut dalam jangka panjang. Dalam waktu sebulan petani sudah melemah, dalam 3 bulan petani menyerah.
Jika petani menyerah, maka tidak akan melakukan pemeliharaan sama sekali dan akan berdampak selama 2 tahun setelahnya, imbunya.***
