Network
EDITORNEWS - Politisi PDI Perjuangan Izedrik Emir Moeis sedang menjadi perbincangan publik setelah diirnya dilantik sebagai Komisaris PT Pupuk Iskandar Muda (PIM).
Pelantikan Emir Moeis ini langsung dilakukan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir Jum'at 6 Agustus 2021.
Sebelumnya Izedrik Emir Moeis mempunyai masa lalu yang begitu kelam dimana Ia merupakan mantan napi korupsi kasus suap proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Tarahan, Lampung, pada tahun 2004.
Tentunya latar belakang yang dimiliki oleh Izedrik Emir menjadi sorotan publik ditambah lagi Ia diberikan wewenang untuk bergabung di dunia politik kembali.
Atas kasus yang menimpa Izedrik Emir dirinya terjerat hukuman 3 tahun penjara dan denda Rp150 juta serta subsider 3 bulan penjara.
Lebih lanjutnya salah dinyatakan sebagai tersangka koruptor terdapat bukti dirinya menerima uang suap senilai 357 ribu dolar AS atau senilai Rp5,1 miliar dengan kurs waktu itu Rp14.285, dari konsorsium Alstom Power Inc. .
Pengangkatan Izedrik Emir Moeis sebagai komisaris di PT Pupuk Indonesia (Persero) sontak menjadi sorotan diberbagai kalangan baik dari pemangku kebijakan maupun masyarakat publik lainnya.
Yakni Analis Kebijakan Publik, Said Didu yang ikut menyoroti pengangkatan mantan koruptor ini menjadi komisaris perusahaan pelat merah tersebut.
Baca Juga: FC Barcelona Sebut Leo Messi Tak Tertandingi dan Pemecah Rekor Bersejarah
“Tugas utama komisaris BUMN adalah memberikan pengawasan terhadap Direksi. Yang sangat rawan dalam pengelolaan BUMN adalah korupsi,” tutur Said Didu, dikutip dari akun Twitter @msaid_didu pada, Jumat, 6 Agustus 2021.
Tak hanya itu Said Didu tak mengerti bagaimana arah pemikiran Erick Thohir terkait pengangkatan mantan koruptor menjadi komisaris di anak usaha BUMN.
“Di mana akal sehat Pak Menteri BUMN simpan saat mengangkat mantan koruptor jadi komisaris BUMN? Ingat BUMN adalah milik negara!” tegas Said Didu.
Dari unggah akun Twitter pribadinya Said Didu mendapatkan komentar dari para netizen dengan cibiran begitu pedas.
"Di negara lain ada pejabat publik yang melakukan kesalahan seperti ini bakal mundur. Negeri ini semakin aneh saja seakan tidak perlu ada nilai sebagai pejabat publik," tulis akun Twitter @Diks_btn.***
