EDITORNEWS.ID - Front Driver Online Tolak Aplikasi Nakal (Frontal) Jawa Timur, merasa jengah, sudah 2 bulan ini dirjenhubdar kepastian tuntutan belum juga ada progres yang jelas.
Presidium Frontal Jatim menganggap tidak adanya keseriusan dalam penyelesaian tuntutan ini. Dan aat ini Presidiun Frontal Jatim akan menyiapkan aksi yang lebih besar jika memang surat tersebut tidak ditindak lanjuti.
Memang pada Jumat, 8 April 2022 lalu, tim perwakilan Frontal Jawa Timur yang terdiri dari 4 elemen organisasi koalisi sudah diundang ke Jakarta oleh Dirjenhubdat untuk melakukan hearing dan membuat kesepakatan bahwa secepatnya akan dikirim delegasi dari pusat untuk menentukan besaran tarif didaerah dengan melibatkan organisasi atau komunitas daerah .
Pertemuan tersebut langsung dipimpin oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan Direktur Angkutan Jalan di RR Singosari lantai 3 Kantor Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI. Dan timbullah kesepakatan tersebut.
Seiring waktu berjalan kembali Frontal melayangkan Surat nomor 4 /Frontal/Mei/2022, pada 25 Mei 2022 yang isinya Menindak lanjuti hasil pertemuan pada Rapat Lanjutan Aksi Frontal yang diadakan pada Jum’at, 8 April 2022.
Bahkan didalam surat tersebut dijelaskan pula bahwa saat ini tarif dari salah satu aplikasi malah turun. Serta adanya manipulasi jarak yang dilakukan oleh perusahaan aplikasi sehingga merugikan para driver. Akan tetapi hingga saat ini Frontal tidak menerima jawaban atas surat yang telah dilayangkan tersebut.
Saat dikonfirmasi, Presidium Frontal Jawa Timur akan mengerahkan massa yang lebih besar. Jika memang surat yang dikirimkan kepada Dirjenhubdat tidak ditanggapi.
Frontal yang merupakan Gabungan Koalisi organisasi Driver Online dari Garda Jawa Timur, HIPDA, ADO Jawa Timur dan PDOI Jawa Timur, sepakat akan terus mengawal dan terus menanyakan hasil kesepakatan pada tanggal 8 April 2022 di Jakarta.
Baca Juga: Viral Aksi 2 Bocah Raba Bokong Pengendara Motor Pada saat di Lampu Merah
“Kami akan mengerahkan massa yang lebih besar, jika memang surat yang kami kirimkan kemarin ke Dirjenhubdat tidak diindahkan”, ujar Titto Achmad selaku Presidium Frontal.
Presidium Frontal juga menganggap bahwa aturan yang diterbitkan oleh pemerintah dalam hal ini oleh Kemenhub masih kalah dengan aturan yang dibuat oleh aplikasi. Buktinya aplikasi sampai saat ini memberlakukan biaya yang rendah. Bahkan mulai awal Mei 2022 kemarin, tarif pengantaran Gojek turun.
Persaingan harga yang terjadi saat ini sangatlah tidaklah sehat. Kemenhub, Kominfo dan KPPU sangatlah berperan dalam hal ini. Aturan itu yang harus jelas dan harus ditaati oleh pihak aplikasi.***