Network
EDITORNEWS - Fahri Hamzah mengungkapkan sikap kritisnya atas sistem yang berlaku saat ini di DPRD kota dan Kabupaten di Indonesia.
Fahri Hamzah, politisi kelahiran, 10 November 1971 di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat ini dikenal cukup vokal dalam menyikapi kebijakan pemerintah.
Bahkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang merupakan tempat dia bernaung ketika menjabat anggota DPR RI tak luput dari sikap kritisnya.
Mantan anggota DPR periode 2014-2019 ini dalam perbincangannya dengan Deddy Corbuzier, menyikapi tentang kondisi DPRD di tanah air.
Baca Juga: Hari ini Harga Rapid Antigen Menjadi Rp45 Ribu Berlaku 64 Stasiun, Inilah Rinciannya
Fahri Hamzah mengatakan, kalau membicarkan DPRD lebih sedih sekali, dia ungkapkan pada Deddy Corbuzier.
"DPRD lebih kacau lagi karena dianggap bagian dari perkakas eksekutif daerah," ujarnya kepada Deddy.
Didalam peraturan UU (Undang-Undang) kita DPRD seperti bagian dari perkakas eksekutif daerah kalau DPRD kota dan kabupaten lebih intens dalam hubungannya dengan rakyat, sebagai konstituen.
Mereka tinggal di wilayah dapil mereka yang bersentuhan langsung dengan rakyat.
"Wah itu bisa diketok pintunya setiap hari," kata Deddy.
