Network
EDITORNEWS - Faksi-faksi politik di Palestina, termasuk Hamas dan Fatah, pada Selasa 9 Februari sepakat untuk menggelar pemilihan umum tahun ini dan berjanji akan menghormati hasilnya, demikian kata 14 organisasi politik di Palestina itu setelah mereka bertemu di Kairo, Mesir.
Hamas, Fatah, dan 12 organisasi lainnya bertemu di Kairo pada 8-9 Februari 2021 untuk mencari titik temu dari berbagai perbedaan yang ada serta menyusun rencana penyelenggaraan pemilihan umum di Palestina.
Selama 15 tahun, tidak ada pemilu yang digelar oleh Palestina di Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem Timur, karena perbedaan sikap antara Fatah dan Hamas.
Baca Juga: Sebanyak 20 Pasukan Perdamaian PBB Terluka Akibat Serangan di Mali
Baca Juga: Lima Terpidana Teroris di Irak Diberi Hukuman Gantung
Fatah yang mengendalikan Tepi Barat merupakan kelompok politik berpaham nasionalis yang mendukung Presiden Mahmoud Abbas, sementara Hamas yang menguasai Gaza merupakan kelompok oposisi pemerintah.
Dua faksi utama itu bertemu di Kairo, Senin (8/2) untuk mempersiapkan pemilihan anggota parlemen pada 22 Mei dan pemilihan presiden pada 31 Juli 2021.
Pernyataan pers bersama yang disiarkan pada akhir pertemuan, Selasa (9/2), mengatakan dua faksi dan 12 kelompok lainnya, termasuk gerakan Jihad, berjanji akan "mematuhi jadwal" pemilu dan "menghormati dan menerima" hasilnya.
Baca Juga: Kanker Lambung di Waspadai Gejala Mirip Sakit Maag
Baca Juga: Harus Jadi Perhatian, Kasus Meninggal Karena Perokok Pasif Hampir 30 Persen Anak-anak
Jihad kemudian mengeluarkan pernyataan bahwa mereka tidak akan mencalonkan siapapun dalam pemilu tahun ini, karena mereka menolak perjanjian damai sementara antara Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Israel pada 1990-an.
Jihad juga tidak ikut serta dalam pemilu di Palestina pada 1996 dan 2006.
Beberapa pihak ragu pemilu akan terselenggara pada tahun ini.
Banyak warga Palestina meyakini pemilu merupakan upaya Abbas untuk menunjukkan dukungannya terhadap demokrasi kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Abbas berharap dapat memperbaiki hubungan AS dan Palestina di bawah pemerintahan Biden.
Baca Juga: Otoritas Inggris Wajibkan Karantina Hotel Bagi Mereka Yang Tiba di Negara Tersebut
Saat AS dipimpin oleh Donald Trump, hubungan AS dan Palestina mencapai titik terendah.
Empat belas faksi di Palestina yang bertemu di Kairo sepakat membentuk "pengadilan pemilu", yang hakimnya akan berasal dari Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem Timur. Lembaga itu akan mengadili seluruh gugatan terkait sengketa hasil pemilu, kata pernyataan bersama para faksi.
Keterangan pers itu juga menyebut petugas keamanan Fatah akan mengawasi jalannya pemilu di Tepi Barat, sementara petugas keamanan Hamas akan menjaga pemilu di Gaza. Pengerahan petugas keamanan dari dua faksi itu diharapkan dapat menghapus keberadaan petugas keamanan rahasia yang dapat mengintimidasi para pemilih.
Baca Juga: Sandiaga Salahuddin Uno Mengajak Nakes untuk Melihat Keindahan Wisata DKI Jakarta Sekaligus Refresing
Fatah dan Hamas juga sepakat membebaskan tahanan politik yang dipenjara di Tepi Barat dan Gaza. Keduanya juga setuju untuk tidak membatasi kampanye politik.
Abbas, 85, pada Januari 2021 mengumumkan tanggal berlangsungnya pemilu. Ia kemungkinan akan kembali mencalonkan diri.
Ada kurang lebih 2,8 juta orang yang berhak ikut pemilu di Gaza dan Tepi Barat. Hasil pemilu sebelumnya, yang berlangsung pada 2006, menempatkan Hamas sebagai pemenang dalam pemilihan parlemen pertamanya.
Kemenangan itu menambah ketegangan antara Hamas dan Fatah di Tepi Barat.***
