Network
EDITORNEWS.ID - Proses lelang jasa pengamanan kebun produksi dan pengolahan diduga sarat kejanggalan. Hal ini terungkap dari para peserta lelang, Selasa,28 Mei 2024.
Pasalnya, lelang yang digelar tidak terdaftar di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) itu dimenangkan perusahaan yang diduga belum memenuhi persyaratan lelang.
Lelang dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp14.047.780.412, itu dimenangkan PT Jaya Wira Manggala dengan harga Rp13,789.113.168, Harga itu lebih tinggi daripada yang ditawarkan PT.Mitra Cakrawala Pro Jaya, sebesar Rp12.590.696.633,-peserta lelang yang lainnya.
Kemenangan perusahaan asal Tangerang Banten ini diprotes sejumlah peserta lainnya, selisih dari segi kerugian negara perkirakan Rp1,457.083.779,-
Bahkan sebuah perusahaan yang kalah lelang mempertanyakan di kantor PTPN IV Senin,28 Mei 2024, sembari menunggu.
Informasi yang diperoleh Editornews.id, dari peserta lelang. Perusahaan PT Mitra Cakrawala Pro Jaya tidak memenuhi sejumlah persyaratan.
Lagi pula, perusahaan itu menang kendati harganya jauh lebih tinggi dibandingkan PT.Mitra Cakrawala Pro Jaya yang sudah 3 tahun sejak 2020 hingga sekarang kerjasama dengan eks PTPN VI yang kini menjadi PTPN IV Jambi,
Sementara dari data yang diperoleh, PT Jaya Wira Manggala Memenangkan lelang dengan harga Rp13.789.113.168,79,-
Baca Juga: Ada Lowongan Kerja untuk Posisi Perawat di Rumah Sakit Royal Prima Jambi, Simak Syaratnya
Berdasarkan informasi yang dihimpun, beberapa syarat administrasi yang sesuai dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia no 24 tahun 2007 10 Desember 2007 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 50.
"Yang jadi permasalahan, dari banyaknya perusahaan jasa pengamanan di Jambi kenapa harus mengambil yang dari Tangerang, ujar peserta lelang Eryanto Djunaidi.
Ia mengaku kecewa dengan cara lelang di PTPN IV tersebut, dimana tidak berlangsung secara online. "Setahu saya, perusahaan pemenang itu juga belum terdaftar di Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI)," ujar Eryanto.
Selain itu ada pelanggaran berdasarkan Perkab Kapolri no 24 tahun 2007 Pasal 62 Ayat 1 no 4 mengenai surat keterangan domisili badan usaha dari pemerintah daerah setempat dan mencantumkan Jasa pengamanan sebagai salah satu bidang usahanya.
Sealin itu PT. Jaya Wira Manggala tidak memiliki Surat Ijin Operasional (SIO) di Wilayah Hukum Polda Jambi yang seharusnya menjadi syarat utama dalam tender bidang pengamanan.
Karena teritorial kegiatan usahanya ada di Provinsi Jambi. Wajib juga perusahaan punya kantor domisili di Jambi agar proses kegiatannya bisa terlaksana dengan baik sehingga Pajak atas Usaha nya bisa masuk menjadi Pendapatan Daerah atau APBD Jambi. ujarnya.***
