Network
EDITORNEWS.ID - Dikabarkan Presiden Jokowi ingin melanjutkan masa jabatannya sampai 3 periode demi melindungi oligarki.
Namun keinginan Jokowi tentu bertentangan dengan UUD 1945 dimana seorang presiden hanya boleh menjabat selama dua periode.
Mengenai keinginan Jokowi untuk merangkap jabatan di tahun 2024 tentunya menuai reaksi dari banyak publik.
Untuk menjawab teka-teki mengapa beliau merangkap jabatannya lantas membuat 3 orang kepercayaan Jokowi dicecar pertanyaan.
Baca Juga: Meski Tak Jadi Tahanan Dea OnlyFans Ungkap Keuntungan yang Diraih Dalam Satu Bulan
Tiga orang yang dimaksud adalah Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, dan Sekretaris Kabinet (Setkab) Pramono Anung.
Mereka semua dicecar ketika melakukan rapat kerja dengan Komisi II DPR pada Senin, 4 April 2022.
Pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan oleh masing-masing anggota yang hadir salah satunya dari politikus Fraksi PAN, Guspardi Gaus.
"Ada isu-isu nasional, termasuk juga persoalan perpanjangan jabatan, persoalan 3 periode jabatan presiden, dan lain sebagainya," ucapnya.
Baca Juga: Nasabah Perlu Tahu, Berikut Daftar Layanan BCA yang Terkena Tarif PPN 11 Persen
Kemudian pertanyaan tersebut dilontarkan oleh Fraksi PKS, Mardani Ali Sera.
"Pertanyaan saya kepada 3 pembantu utama presiden, mudah-mudahan tidak ada anggaran digunakan untuk kegiatan-kegiatan isu 3 periode atau penundaan, karena itu sangat-sangat bertentangan dengan konstitusi," ujarnya.
Pertanyaan oleh kedua partai ini dijawab oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Pramono Anung.
"Mengenai Apdesi, jadi kebetulan saya ikut mendampingi bapak Presiden hadir di acara tersebut. Perlu kami tegaskan waktu pak Presiden ada di ruang tersebut, tidak ada pernyataan deklarasi apapun," tuturnya.
Baca Juga: Daftar Negara di Dunia yang Memiliki Durasi Puasa Terpanjang, Ada yang Hampir 22 Jam!
"Jadi kalaupun ada deklarasi, itu di luar pengetahuan kami karena kami statusnya diundang dan deklarasi yang dilakukan, yang kami baca di media itu dilakukan belakangan setelah kami meninggalkan tempat," sambung Pratikno.
Senada dengan Pratikno, Pramono Anung juga menekankan tidak ada anggaran untuk kegiatan wacana 3 periode itu.
"Tidak ada anggaran baik di Setneg, Setkab, maupun KSP mengenai hal ini.
Sehingga demikian clear terhadap hal itu," katanya.***
