Network
EDITOENEWS - Benny Wenda beserta tokoh separatis Papua masih dipertanyakan kemana jalannya Kontribusi mereka.
Beliau dikenal sebagai Presiden masyarakat Papua diumumkan serentak dengan Hari Kemerdekaan Papua Barat.
Dideklarasikan oleh Organisasi United Liberation For West Papua yang biasa disebut ULMWP.
Baca Juga: HUT Pikiran Rakyat Media Network, Lahirkan 140 Inkubator Mediapreneur
I Nyoman dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis, 3 Desember 2020 mengatakan, selama ini kontribusi Benny Wenda yang telah mendeklarasikan pemerintahan sementara tak terlihat bagi masyarakat Papua.
"Gini saja, selama ini apa sih catatan yang sudah dilakukan Beni Wenda terhadap Papua yang merasa dia wakili? Di dalam teori resolusi konflik, seorang mungkin bisa menjadi first maker. Kalah kelompok ini masih jauh. Masih banyak tahapan yang harus ditempuh," kata I Nyoman dalam Wabinar yang diselenggarakan Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan (PSKP) dengan tajuk "Pendekatan Kemanusiaan dan Keamanan Bagi Papua", di Jakarta.
Baca Juga: Moderna Menarget dapat Membuat Satu Miliar Dosis Vaksin Covid19
Dia juga mempertanyakan kepentingan Benny Wenda dan para tokoh separatis lainnya di Papua, termasuk bentuk pemerintahan yang ingin dibangun oleh mereka.
"Saya masih mempelajari kelompok-kelompok yang ingin merdeka. Kalau merdeka mau mendirikan negara apa, mau membentuk pemerintah seperti apa, mau bagaimana struktur organisasisnya. Jelas enggak ini. Itu menjadi persoalan juga," ujarnya.
Baca Juga: Walikota Bekasi : Berlibur Akhir Tahun Wajib Tetap Memperhatikan Protokol Kesehatan
"Bicara mengenai Benny Wenda, kita bicara ULMWP. Jangan salah, tokoh ULMWP itu ada empat bisa disebut tiga tokoh besarnya. Ada Benny Wenda di London, Octavianus Mote di New York, ada Rex Rumakiek yang di Australia," sebutnya.
"Dia enggak berjuang lagi dengan pemerintah Indonesia. Perjuangan mereka adalah dari sisi apa yang dilakukan selama ini mencari dukungan internasional, paling tidak memberikan dukungan terhadap perjuangan mereka untuk memisahkan diri dari Indonesia," ujar I Nyoman.
Baca Juga: Camat Kota Baru Jambi dan Satpol PP Bersinergi Menertibkan Penataan Pemandangan Tugu Keris Seginjai
Isu yang terdapat di luar negeri pun, kata dia, adalah HAM, dan tidak ada HAM. Karena hanya HAM yang bisa menjadi jembatan kekuatan internasional bisa masuk.
"Saya lihat bahwa ada kelompok-kelompok yang menolak deklarasi Benny Wenda. Berarti mereka merasa tidak diwakili. Dari situ kita bisa nyatakan bahwa itu hanya kepentingan golongan saja, tidak untuk kepentingan semua," ungkap Mantan Kepala BAIS Laksda TNI (Purn) Soleman B Ponto.
Baca Juga: BNN Berhasil Tangkap 24 Tersangka dan Musnahkan Sejumlah Barang Bukti
Dia mengungkapkan, Benny Wenda juga saat ini juga sudah menjadi warga negara Inggris, sehingga sangat tidak masuk akal bila mengklaim mewakili masyarakat Papua.
Sementara itu, Manager Departemen Politik dan Pemerintahan PSKP Eveline Cabuy mengatakan, pemerintah perlu meningkatkan pendidikan di wilayah pedalaman.
Baca Juga: Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah di Sumatera Utara
"Di mana juga banyak masyarakat Papua yang masih belum merasa aman berada di tanah airnya sendiri. Kemanusiaan yang adil dan beradab ini belum terasa di Papua. Pemerintah belum bisa menangani kasus HAM yang ada di Papua. Rasa aman ini bukan hanya tentang keamanan suatu daerah tetapi juga rasa keamanan bagi setiap individu di Papua," ujarnya.
Baca Juga: Pentingnya Peran Guru Untuk Pendidikan Antikorupsi Bagi Siswa
"Provinsi Papua memiliki 7 wilayah adat, setiap wilayah adat memiliki antropologi yang berbeda-beda," ujar dia.
"Pendekatan budaya dengan membuka ruang dialog juga membuka daerah otonomi baru dengan melihat karakteristik suatu daerah". ucapnya.***
