EDITORNEWS – Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah dengan organisasi masyarakat (ormas) yang melakukan cara-cara premanisme untuk menghalangi proses penegakkan hukum di Indonesia.
Baca Juga: Adolf Hilter Berkewarganegaraan Jerman dan Afrika
Hal tersebut disampaikan Idham terkait upaya penghadangan terhadap aparat kepolisian oleh Front Pembela Islam (FPI) saat mengantarkan surat pemanggilan kepada Habib Rizieq Shihab di Petamburan, Jakarta Pusat.
Baca Juga: Pemerintah Beri Dukungan bagi Produktivitas Dunia Usaha Kehutanan
“Negara tidak boleh kalah dengan ormas yang melakukan aksi premanisme. Kita akan sikat semua. Indonesia merupakan negara hukum. Semua elemen harus bisa menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat,” kata Kapolri Jenderal Idham Azis dalam keterangannya, Kamis,3 Desember 2020.
Baca Juga: Moderna Menarget dapat Membuat Satu Miliar Dosis Vaksin Covid19
Jenderal bintang empat itu meminta kepada seluruh stakeholder ataupun ormas sekalipun harus patuh dengan payung hukum yang berlaku di Indonesia.
Baca Juga: Musni Umar Sebut Masalah di Indonesia Bukan Hanya Habib Rizieq Saja, Ini Penjelasannya
Menurutnya, ancaman pidana diatur dengan jelas untuk pihak-pihak yang mencoba menghalangi proses penegakan hukum di Indonesia.
“Ada sanksi pidana untuk mereka yang mencoba menghalang petugas dalam melakukan proses penegakan hukum,” ujar Idham.
Disisi lain, Idham memastikan, Polri akan mengusut tuntas kasus dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan yaitu dalam hal ini adanya dugaan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) di beberapa acara yang dihadiri Rizieq.
Baca Juga: Persiapan Pilkada Serentak, 665 Personil Lakukan Rapid Tes
“Polri selalu mengedepankan azas Salus Populi Suprema Lex Exto atau Keselamatan Rakyat Merupakan Hukum Tertinggi,” tandas mantan Kepala Bareskrim Polri ini.***