Network
EDITORNEWS - Setelah Indonesia mengalami masa demokrasi para masyarakat belum mengeluarkan pendapat dan berekspresi.
Namun perlu digaris bawahin izin berpendapat dan berekspresi harus sesuai dengan aturan UUD 1945 yang berlaku diranah Indonesia.
Sejak Indonesia merdeka di tahun 1945 Konstitusi menegaskan kebebasan berekspresi dalam Pasal 28.
Dan kini dipertegas dalam Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945), yang menyatakan “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat.
Baca Juga: Wow! Wajah Maudy Ayunda Terpampang di Times Square New York, Begini Ceritanya
Disisi lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan juga mengingatkan para masyarakat harus berhati-hati dalam berbicara.
Baik dalam mengemukan pendapat atas sejenis yang dapat membuat dirinya celaka melalui tuntutan pencemaran nama baik dari orang lain.
“Ini saya kira penting. Jadi, pembelajaran untuk semua jangan sembarang ngomong. Jangan berdalih hak asasi manusia atau kebebasan berekspresi yang membuat orang lain jadi susah, tidak boleh begitu,” ucap Luhut di Jakarta, Senin, 27 September 2021.
“Jadi, jangan mengatakan hak asasi yang ngomong saja, hak asasi yang 'diomongin' juga kan ada. Jadi, saya juga tidak ingin anak cucu saya merasa bahwa saya sebagai orang tua, kakek, membuat kecurangan di Papua yang saya tidak pernah lakukan,” lanjutnya.
Dalam kesempatan yang sama Luhut juga menegaskan jangan berlindung dibalik kebebasan berpendapat namun dapat mencederai orang lain.
