Network
EDITORNEWS.ID - Aroma pertarungan Pemilihan Pemilihan Gubernur Sumut (Pilgubsu) pada 2024 mendatang antara Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah mulai terasa.
Edi Rahmayadi sebagai Gubernur Sumut dan Musa Rajekshah sebagai wakilnya yang sama-sama diusung Golkar sepertinya tak lagi satu perahu.
Hal itu terlihat dari aksi para senioran Partai Golkar Sumut yang menyerang program pembangunan jalan senilai Rp2,7 Triliun milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut.
Kedua senioran yang menyerang program pembangunan jalan senilai Rp2,7 Triliun itu adalah Ketua Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM, Riza Fakhrumi Tahir dan Sekretaris Dewan Pertimbangan Partai Golkar Sumatera Utara Hardi Mulyono.
Baca Juga: Rencana Koalisi Bersama PKS dan PKB, Demokrat Kedepankan Urusan Rakyat
Dalam statemennya, para senioran Partai Golkar menyoroti tajam tentang program Pemprovsu untuk memaksimalkan pembangunan jalan provinsi di seluruh kabupaten/kota.
Adanya sikap DPD Partai Golkar Sumut menyerang Edy Rahmayadi dalam kepemimpinan, padahal Partai Golkar Sumut merupakan partai pendukung Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah, membuat Pengamat Komunikasi Politik USU, Muhammad Zikri Asmara S IKom, M IKom memberikan tanggapannya.
Menurut Zikri, dua senioran pengurus Partai Golkar Sumut terhadap Gubsu Edy Rahmayadi merupakan sebuah hal yang perlu dipandang serius dalam komunikasi politik Partai Golkar.
Di mana, pernyataan kritis yang disampaikan itu menyoroti kerja Pemprovsu, yang secara kepemimpinannya adalah Edy Rahmayadi sebagai Gubsu dan Musa Rajekshah sebagai Wagubsu sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Sumut.
Baca Juga: Polemik Unggahan Meme di Candi Borobudur Mirip Jokowi, Penasihat Hukum Roy Suryo Angkat Suara
Dia menyampaikan, munculnya sikap kritis tersebut memiliki implikasi persepsi yang beragam.
Ada yang menyoroti Partai Golkar mau meninggalkan Edy Rahmayadi atau hal lainnya, Partai Golkar diwakili oleh dua seniorennya memberikan sikap penolakan terhadap program Pembangunan Jalan Provinsi di Sumut dengan konsep Multiyears.
Zikri merinci, jika persepsinya adalah Partai Golkar hendak meninggalkan Edy Rahmayadi pada Pilgubsu 2024, hal ini masih terlalu dini.
"Sebab perjalanan pasangan Eramas dalam kepemimpinan birokrasi di Sumut masih dua tahun lagi, sehingga bisa berdampak negatif kepada manajemen birokrasi di Sumut dan juga manajemen politik bagi Partai Golkar pada saat ini," ujar Zikri.
