Presiden Joko Widodo: UU Cipta Kerja Beri Dampak Terhadap Iklim Investasi di Indonesia

- 20 November 2020, 10:03 WIB
Presiden Joko Widodo /BPMI Setpres/

EDITORNEWS - Presiden Joko Widodo, mengatakan tahun 2020 ini merupakan tahun krusial bagi dunia.

Semua negara memiliki tantangan tak terduga yang harus dihadapi, presiden juga mendorong untuk menciptakan terobosan dan inovasi yang belum pernah dipikirkan sebelumnya.

Peluang dan kesempatan di tengah pandemi ini masih terbuka luas, memimpin Indonesia untuk menjadikan kondisi tersebut sebagai momentum reformasi struktural secara luar biasa. Baca Juga: Vaksin Covid Dipastikan Keamanannya, Tapi Tidak Menjamin Segera Lapor Bila

“Kami membenahi regulasi dan birokrasi yang ada agar dapat bergerak cepat melalui masa-masa sulit ini sehingga siap membuka pintu seluas-luasnya bagi businessman dan bagi investor dengan cara-cara baru,” ujarnya saat menjadi salah satu pembicara dalam APEC CEO Dialogues 2020 secara virtual, sebagaimana di kutip Editornews dari kanal YouTube Sekretariat Presiden Kamis,19 November 2020.

Beberapa waktu lalu Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dengan menyederhanakan regulasi secara besar-besaran dari79 undang-undang menjadi hanya 1 undang-undang.

Baca Juga: UU Ciptaker Akan Jadi Solusi Nyata Mengurangi Pengangguran ujar KSP

Hal tersebut tak lain bertujuan untuk menciptakan iklim berusaha dan investasi yang berkualitas bagi para pelaku usaha, termasuk UMKM.

Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit dipangkas melalui undang-undang tersebut. Selain itu, rantai birokrasi perizinan yang berbelit juga dipotong dan pungutan liar yang selama ini menghambat usaha dan investasi diberantas dengan tetap mengutamakan komitmen terhadap perlindungan lingkungan.

Omnibus Law Cipta Kerja akan memberikan dampak yang signifikan bagi perbaikan iklim usaha dan berinvestasi di Indonesia. Pertama, proses perizinan berusaha dan berinvestasi menjadi lebih sederhana dan lebih dipercepat,” kata Presiden.

Halaman:

Editor: Liston

Sumber: BPMI Setpres


Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X