Network
EDITORNEWS - Anggota DPD RI Filep Wamafma meminta pemerintah mengevaluasi secara terbuka dan menyeluruh terhadap semua kebijakan yang telah diambil untuk Papua, mulai dari rencana kebijakan selama ini, sampai pada eksekusi di lapangan.
Dikutip Editornews dari Antara, "Di tengah usaha resolusi konflik di Papua, hendaknya semua pihak termasuk Pemerintah menahan diri untuk tidak membuat gaduh.
Sebenarnya, resolusi macam apa yang ingin dibangun di Papua," kata Filep di Jakarta, Sabtu.
Baca Juga: Wajah Iyut Bing Slamet Sebelum Tertangkap oleh Petugas Satuan Reserse Narkoba
Baca Juga: Matahari Buatan Berhasil Dinyalakan Oleh Tiongkok
Dia mengingatkan, saat ini Indonesia tidak sedang menjadikan Papua sebagai ladang uji coba pembangunan ataupun sebagai sampel bagi konsep kesejahteraan.
Menurut dia, tidak sekadar mencari-cari solusi karena apabila itu yang dilakukan, maka pemerintah sesungguhnya belum berhasil menciptakan kepercayaan, yang dibangun mulai dari para pemimpin politik di Tanah Papua.
"Hal itu akan menjadi pekerjaan rumah baru bagi Pemerintah sehingga daripada menciptakan kegaduhan, lebih baik melakukan evaluasi yang terbuka dan menyeluruh terhadap semua yang dilakukan Pemerintah terhadap Tanah Papua, mulai dari rencana kebijakan selama ini, sampai pada eksekusi di lapangan," ujarnya.
Baca Juga: Kementrian Sosial Ditangkap KPK dalam OTT Kasus Korupsi Bansos
Baca Juga: Pria Pengancam Habib Rizieq Merupakan Anggota Polres Pekalongan
Dia juga menyoroti pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang mengakui ada korupsi yang dilakukan elite di Papua terhadap Dana Otonomi Khusus (Otsus).
Menurut Filep, membaca pernyataan Mahfud tersebut, logika sederhana mengarahkan pada pemaknaan elite sebagai para pejabat atau pemimpin/pembuat kebijakan di Tanah Papua.
"Maka pertanyaannya menjadi lebih spesifik, siapakah para pejabat atau pemimpin/pembuat kebijakan di Tanah Papua yang mengkorupsi dana yang diberikan Pemerintah?," katanya.
Baca Juga: I Made Gianyar Resmi Dipecat Dari Kebijakan PDI Perjuangan
Baca Juga: Pulau Bali Hasilkan Bawang Merah yang Tembus Ekspor
Filep yang merupakan anggota DPD RI Dapil Papua Barat itu menjelaskan, dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik atau "good governance", prinsip keterbukaan atau transparansi adalah kunci.
Menurut dia, transparansi dalam "good governance" berarti seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi harus bisa diakses pihak-pihak yang berkepentingan dan juga harus memadai agar bisa dimengerti dan dipantau oleh pemangku kepentingan ini.
"Arus informasi juga harus bebas. Keterbukaan atau transparansi ini mencakup seluruh aspek aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat secara keseluruhan," ujarnya.
Baca Juga: Pemeran Pria dalam Video 19 Detik Gisella Anastasia
