Network
EDITORNEWS.ID - Keputusan pemerintahan Presiden Joe Biden untuk mengalihkan penerbangan drone di atas Laut Hitam untuk menghindari provokasi konflik langsung dengan pasukan Rusia telah membatasi pengumpulan intelijen tentang krisis Ukraina, kata seorang pejabat senior militer AS kepada CNN.
Menerbangkan drone pada jarak yang lebih jauh dari zona konflik dan pada ketinggian yang lebih tinggi telah mengurangi kualitas intelijen yang dapat mereka kumpulkan, CNN melaporkan pada hari Selasa, 28 Maret 2023, mengutip pejabat senior tanpa mengidentifikasi sumbernya.
Rerouting itu diduga dipesan awal bulan ini, setelah drone MQ-9 Reaper Angkatan Udara AS dipaksa jatuh di atas Laut Hitam oleh jet tempur Sukhol Su-27 Rusia pada 14 Maret.
Meskipun Pentagon secara terbuka menolak keluhan Rusia tentang penerbangan drone, menyatakan bahwa AS akan terus "terbang dan beroperasi di mana pun hukum internasional mengizinkan," Washington mulai mengarahkan kendaraan udara tak berawak (UAV) lebih jauh ke selatan, menjaga jarak yang lebih jauh dari semenanjung Krimea dan bagian timur Laut Hitam.
Pengubahan rute itu dilakukan untuk "menghindari terlalu provokatif," CNN sebelumnya mengutip pejabat AS lainnya yang mengatakan. Namun, outlet itu mengatakan, sudah ada "selera" untuk melanjutkan menerbangkan UAV lebih dekat ke Krimea.
Baca Juga: Indonesia Sebagai Macan Asia Akan Memperlihatkan Taringnya Sebagai Ketua ASEAN
Seorang juru bicara Pentagon menolak berkomentar tentang bagaimana, jika sama sekali, kualitas pengumpulan intelijen di Laut Hitam telah terpengaruh. "Kami mempertahankan kemampuan ISR (intelijen, pengawasan, dan pengintaian) yang kuat di kawasan ini dan sekitarnya," ungkapnya.
Pentagon menuduh pilot Rusia terbang sembrono, mengklaim bahwa salah satu jet memotong baling-baling pesawat tak berawak, menyebabkannya jatuh.
Namun, rekaman yang konon diambil oleh drone, hanya menunjukkan jet tempur Sukhoi Su-27 berdengung itu dan diduga mengeluarkan bahan bakar.
