Network
EDITORNEWS.ID - Tuduhan tersebut tidak hanya merusak reputasi pribadinya, tetapi juga merusak kredibilitas dan kepercayaan publik kepada Kementerian Keuangan, yang mengawasi Direktorat Jenderal Perpajakan.
Setidaknya Sri Mulyani telah mengatasi tuduhan paling serius, pertama kali disampaikan kepada publik oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD sekitar Rp 300 triliun dalam "transaksi mencurigakan" di Kementerian Keuangan.
Sri Mulyani dengan cepat melakukan serangan untuk menantang Mahfud dan Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang telah memberikan informasi, menuntut mereka untuk menjelaskan, memberikan rincian tentang bagaimana mereka menghasilkan angka yang fantastis.
Dia mengatakan jumlah itu tidak pernah muncul dalam laporan PPATK yang dia terima setiap tahun merinci temuan transaksi yang membutuhkan penyelidikan lebih lanjut oleh kementeriannya.
Baca Juga: Menteri Keuangan Israel Mengatakan Rakyat Palestina Itu Tidak Ada dan Budaya Palestina Itu Tidak Ada
Mahfud dan PPTAK sejak itu mundur dari pernyataan mereka. Mahfud mengatakan ini adalah "pencucian uang" dan diduga sebagai kasus korupsi.
PPATK mengatakan angka tersebut adalah jumlah transaksi yang tidak dapat dijelaskan dari laporannya antara 2009 dan 2023 yang dikirim ke kementerian.
Sementara Sri Mulyani mengatakan dia telah menyelesaikan sebagian besar masalah ini. Dalam konferensi pers bersama setelah pertemuan mereka pada 13 Maret, Sri Mulyani mengatakan akan menindaklanjuti laporan PPATK dan meminta Mahfud untuk membantunya membersihkan kementerian.
Angka Rp 300 triliun itu kini beredar luas di media sosial serta dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan Sri Mulyani sebagai tokoh sentral dalam skandal ini.
